Tinjau Sentra Pangudi Luhur, Atalia Praratya Soroti Distribusi Bansos
By Admin
Anggota Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Atalia Praratya
nusakini.com, Anggota Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Atalia Praratya, menyoroti sistem penyaluran bantuan sosial pemerintah yang dinilai belum sepenuhnya menjangkau masyarakat prasejahtera secara merata. Hal tersebut ia sampaikan saat menghadiri agenda kunjungan kerja spesifik di Sentra Terpadu Pangudi Luhur, Kota Bekasi, Jawa Barat, pada Kamis (17/9/2026).
Politisi perempuan dari Fraksi Partai Golkar ini memandang bahwa otoritas terkait perlu melakukan pemutakhiran data desil kemiskinan secara berkesinambungan. Langkah strategis ini sangat krusial agar hak-hak kelompok rentan dapat terpenuhi dengan tepat sasaran tanpa adanya pemborosan anggaran negara.
Dalam lawatannya tersebut, Atalia memantau langsung kesiapan sentra pelayanan terpadu yang berada di bawah naungan Kementerian Sosial Republik Indonesia. Fasilitas negara tersebut diharapkan mampu menjadi garda terdepan sekaligus perpanjangan tangan pemerintah dalam menyalurkan berbagai program kesejahteraan bagi masyarakat bawah.
"Saya melihat bagaimana kesiapan dari sentra ini untuk kemudian menjadi kepanjangan tangan pemerintah melalui Kementerian Sosial untuk melakukan program-program kebaikan," kata Atalia kepada para awak media. Ia turut memberikan apresiasi positif terhadap ketersediaan sarana bagi kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, warga lanjut usia, hingga para peserta program Sekolah Rakyat.
Meskipun sarana fisik sudah cukup memadai, wakil rakyat tersebut menerima laporan bahwa masih banyak warga miskin di lapangan yang urung tersentuh bantuan. Oleh karena itu, perbaikan pangkalan data sosial secara nasional menjadi syarat mutlak bagi terwujudnya asas pemerataan program jaring pengaman sosial pemerintah.
"Kita sangat berharap bahwa desil di Indonesia ini betul-betul bisa diperbaiki, disempurnakan lagi terus-menerus," tegasnya di hadapan jajaran pengurus sentra pelayanan. Menurut pandangannya, pembenahan data yang rapi akan menghasilkan basis informasi tunggal yang bisa diandalkan oleh seluruh kementerian maupun lembaga negara terkait.
Atalia juga memberikan catatan khusus mengenai pentingnya pembedaan skema intervensi antara warga miskin biasa dengan kelompok fakir. Kelompok masyarakat fakir harus mendapatkan perlindungan total, sementara warga miskin produktif sebaiknya diarahkan pada program pemberdayaan ekonomi berkelanjutan.
"Ketika fakir itu betul-betul mereka tidak mampu untuk melakukan perbaikan dari sisi ekonominya," jelas anggota dewan yang duduk di komisi sosial tersebut. Ia menegaskan kembali bahwa warga miskin memerlukan stimulasi berupa 'kail' agar mereka mau terdorong untuk meningkatkan taraf kehidupannya secara mandiri.
Masalah teknis mengenai pencairan dana di tingkat akar rumput juga tidak luput dari perhatian serius perwakilan rakyat ini. Menurut laporan yang ia terima, masih banyak keluarga penerima manfaat yang mengalami kebingungan saat hendak mengakses mesin anjungan tunai mandiri (ATM).
"Ternyata banyak sekali masyarakat kita yang bisa mendapatkan bantuan sosial, tetapi bingung bagaimana harus mengambil uang ke ATM," ungkap Atalia membagikan keluhan warga. Kondisi teknis semacam ini sering kali berubah menjadi hambatan utama dalam penyerapan dana bantuan yang sebenarnya sudah dialokasikan ke rekening masyarakat.
Menutup agenda kunjungannya, ia menyoroti beratnya beban kerja para petugas pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di berbagai daerah operasional. Penguatan kapasitas sosialisasi dan penambahan rasio pendamping dinilai mutlak diperlukan agar pelayanan masyarakat dapat berjalan jauh lebih optimal. (*)